Kanal

Begini UU Cipta Kerja di Mata Jusuf Kalla yang Disahkan Jokowi Meski Ditolak Banyak Pihak

Laporan Wartawan Tribunnews, Lendy Ramadhan

TRIBUN-VIDEO.COM - Mantan Wakil Presiden Indonesia Jusuf Kalla (JK) menjelaskan mengenai Undang-Undang (UU) Cipta Kerja (Omnibus Law) yang belum lama ini disahkan.

JK membenarkan kewajiban jumlah pesangon dalam UU Cipta Kerja telah berkurang jika dibandingkan dengan UU yang berlaku sebelumnya.

Namun demikian, ia mengatakan jika kondisi ekonomi dan iklim investasi di Indonesia baik maka tidak akan ada PHK.

Baca: Moeldoko sebut Lembaga Internasional Beri Apresiasi Terhadap UU Cipta Kerja

Sebaliknya, kata JK, hal itu akan membuka lapangan pekerjaan yang banyak.

JK mengatakan dalam hal ini para pengusaha dan buruh memiliki persamaan yakni tidak menginginkan adanya PHK yang terjadi.

Hal tersebut disampaikannya dalam wawancara dengan Karni Ilyas di kanal Youtube Karni Ilyas Club yang ditayangkan perdana pada Jumat (6/11/2020).

"Kalau ekonomi kita ini kurang investasinya, ekonomi kita rendah, kemungkinan di PHK ada. Tapi kalau ekonomi kita lancar, dan orang investasi, maka tidak ada PHK, PHK tidak diinginkan oleh pengusaha dan tidak diinginkan oleh buruh kan. Tapi kalau keadaan ekonominya di sini berat sulit, izinnya macam-macam pasti terjadi masalah," kata JK.

JK mengatakan UU tersebut justru menyelesaikan persoalan pokok terkait investasi di Indonesia yang banyak dikeluhkan pengusaha yakni di antaranya sulitnya mendapat izin berusaha.

Baca: Kesalahan Ketik UU Cipta Kerja Tak Mempengaruhi Norma yang Terkandung

"Itu justru pokok masalahnya kita selesaikan dengan mempermudah orang berusaha di Indonesia sehingga lapangan kerja terbuka," kata JK.

JK juga mengatakan buruh dan masyarakat juga memikirkan kebutuhan lapangan kerja bagi para calon tenaga kerja yang menurutnya mencapai tiga juta Per tahun.

"Makanya tanpa lapangan kerja yang baik, mudah, maka bagaimana ini? Termasuk sarjana, yang mahasiswa sekarang. Itu yang tamat sarjana kan sejuta orang per tahun. Jadi di mana dia mau kerja kalau kita tidak buka lapangan kerja?" kata JK.

JK menilai pemerintah belum menjelaskan dengan baik terkait niat dan tujuan dari UU yang memicu polemik kemudian menyebabkan berbagai aksi unjuk rasa berujung kekerasan di sejumlah wilayah di Indonesia. (*)

Editor: Panji Anggoro Putro
Reporter: Lendy Ramadhan
Video Production: Muhammad Ulung Dzikrillah
Sumber: Tribunnews.com

Video Populer