Terkini Metropolitan

Soal Pungli Pedagang di Puri Kencana, Sudin KUKMP Jakbar Nilai Lurah dan Camat Bertanggung Jawab

Selasa, 4 Desember 2018 09:24 WIB
TribunJakarta

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Novian Ardiansyah

TRIBUN-VIDEO.COM, KEMBANGAN - Suku Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan (KUKMP) Jakarta Barat angkat bicara soal pungutan liar kepada pedagang di samping lokasi sementara (loksem) di Jalan Puri Kencana, Kembangan, Jakarta Barat.

Sebelumnya, jajaran dari Suku Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan (KUKMP) Jakarta Barat beserta Camat Kembangan Agus Ramdani dan Lurah Kembangan Selatan Matrullah berkunjung ke lokasi pedagang di samping loksem Puri Kencana.

Kedatangan mereka ke sana untuk mensosialisasikan mekanisme pengajuan pedagang yang ingin dibuatkan lokasi sementara.

Sekaligus untuk mengklarifikasi terkait adanya pungutan liar kepada para pedagang hingga mereka bisa leluasa membuka lapak di lokasi tersebut.

Terkait pungli, Sudin KUKMP Jakarta Barat melalui Kasie Koperasi UKM Djarot Sarafuddin memberikan tanggapannya.

Djarot mengatakan hal tersebut sepenuhnya merupakan tanggung jawab dari lurah dan camat setempat.

"Terkait dengan ini mencuat di koran, itu sepenuhnya tanggung jawab dari lurah dan camat. Atas keberadaan mereka yang ada sekarang. Memang, pedagang itu ngga boleh kumuh, ya harus ditata dengan baik lokasi mereka berdagang," jelas Djarot di lokasi, Senin (3/12/2018).

Djarot mengungkapkan alasan bukan bagian dari tanggung jawab Sudin KUKMP Jakarta Barat lantaran para pedagang tersebut di luar dari pedagang binaan Sudin KUKMP Jakarta Barat.

"Terkait keberadaan mereka di sini adalah kewenangan lurah dan camat. Kita hanya membina pedagang-pedagang yang sudah ditetapkan SK oleh walikota, bagi yang di loksem, bagi yang di lokbin adalah kepala dinas," ujarnya.

Diketahui sebelumnya, Camat Kembangan Agus Ramdani mengajukan lokasi para pedagang tersebut untuk dijadikan loksem.

Djarot pun meminta agar para pedagang untuk memenuhi lebih dulu data-data berupa identitas diri untuk melakukan pengajuan tersebut.

"Rencana itu bila kita sudah terima dokumen dan usulan resmi dari camat. Karena kalau orang mau masuk loksem, baik loksem lama atau baru harus ada usulan dari lurah dan camat, harus diproses di tingkat kota. Salah satu tim itu UKM ada yang duduk sebagai ketua yang duduk dalam pembahasan loksem," kata Djarot.

Simak video di atas. (*)

ARTIKEL POPULER:

Profilnya Ada di Koran The Straits Times, Sutopo: Tahu Gitu Saya Kirim Foto Agak Ganteng Dikit

Persaingan Persija Jakarta dan PSM Makassar Berlanjut hingga Pekan Terakhir LIga 1 2018

Setelah Teridentifikasi, Dua Jasad Terapung di Selat Malaka Diserahkan ke Pihak Keluarga

Editor: Fatikha Rizky Asteria N
Video Production: Riesa Sativa Ilma
Sumber: TribunJakarta
KOMENTAR

Video TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved