Pilpres 2019

Kubu Jokowi Minta DPR Kaji Ulang Larangan Kampanye Di Kampus

Jumat, 12 Oktober 2018 17:57 WIB
Tribunnews.com

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fransiskus Adhiyuda

TRIBUN-VIDEO.COM, JAKARTA -Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf Amin meminta DPR mengkaji kembali regulasi larangan berkampanye di lingkungan lembaga pendidikan.

Pihaknya menyebutkan, perlunya melibatkan generasi muda dalam dinamika politik.

Hal itu disampaikan Direktur Relawan TKN Jokowi-Ma'ruf Maman Imanulhaq di Posko Cemara, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (11/10/2018).

"Ke depan saya minta DPR untuk lihat kembali posisi kampus karena menurut saya kita gak ingin menjauhkan mahasiswa dari politik. Ini regulasinya harus diubah, penting bagaimana anak-anak muda ikut serta dalam dinamika politik praktis dalam ide dan gagasannya, bukan dalam konteks mereka jadi tim hore atau dimobilisir untuk memilih satu calon," kata Maman.

Baca: Tekuk Dua Jari Pria yang Foto dengan Jokowi, Anggota Paspampres Beri Klarifikasi

Pelibatan generasi muda dalam dinamika perpolitikan dirasa perlu, guna mengetahui ide dan gagasan pemimpin saat ini, sehingga generasi muda perlu dilibatkan dalam proses dinamika politik yang terjadi saat ini.

Untuk itu, Wasekjen PKB ini mengatakan, larangan berkampanye di lingkungan kampus perlu diubah.

Ia mengusulkan, jika kampanye terbuka dilarang, setidaknya ada kampanye dalam format tertutup, seperti diskusi, yang diperlukan untuk mendengarkan ide dan gagasan dari kalangan muda.

"Tapi kalau kampanyenya diskusi mahasiswa kan kita butuh pikiran idenya dan gagsanya. Apa keinganan untuk indonesia kedepan. Saya kira regulasinya harus diubah," terang Maman.

Diketahui, KPU menegaskan, proses kampanye dalam Pemilu dan pemilihan presiden 2019 tidak boleh dilakukan di lembaga pendidikan.

Baca: Paspampres Langsung Beraksi Lihat Mahasiswa USU Acungkan Dua Jari ketika Selfie dengan Jokowi

Lembaga pendidikan yang dimaksud di antaranya kampus dan pesantren.

Larangan itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (UU Pemilu), pasal 280 ayat (1) h menyebutkan bahwa pelaksana, peserta, dan tim kampanye pemilu dilarang menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah dan tempat pendidikan.

Sanksi pidana bagi seluruh pihak yang melanggar aturan kampanye adalah penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp 24 juta.(*)

TONTON JUGA:

Editor: Tri Hantoro
Reporter: Fransiskus Adhiyuda Prasetia
Videografer: Fransiskus Adhiyuda Prasetia
Video Production: Alfin Wahyu Yulianto
Sumber: Tribunnews.com
KOMENTAR

Video TERKINI

TRIBUNnews.com © 2018 About Us Help