Pilpres 2019

Cerita KH Ma'ruf Amin Diancam Ahok Hingga Presiden Jokowi Harus Turun Tangan

Jumat, 10 Agustus 2018 22:32 WIB
Tribun Timur

TRIBUN-VIDEO.COM - Presiden RI, Joko Widodo alias Jokowi resmi menunjuk KH Ma'ruf Amin menjadi Cawapres RI bagi dirinya yang menjadi calon Presiden RI pada Pilpres yang akan digelar pada tahun 2019.

Namun, kedekatan Jokowi dengan Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia ternyata sudah lama.

Bahkan Jokowi pernah membela Ma'ruf ketika diancam Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok pada persidangan kasus penistaan agama.

Dalam persidangan ke-8 kasus penistaan agama, Selasa (31/1/2017), Ahok sempat mengancam akan memproses hukum Ma'ruf.

Ahok mendesak Ma'ruf bahwa kuasa hukumnya memiliki bukti adanya telepon dari Susilo Bambang Yudhoyono alias SBY kepada Ma'ruf.

Telepon itu disebut Ahok berisi permintaan SBY agar Ma'ruf bertemu dengan calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Agus Harimurti Yudhoyono dengan Sylviana Murni.

SBY pun disebut meminta Ma'ruf untuk menerbitkan fatwa penistaan agama untuk pidato Ahok di Kepulauan Seribu.

Ahok pun mengancam akan melaporkan Ma'ruf Amin ke polisi terkait hal tersebut.

Baca: Sambil Berpelukan, Sandiaga Uno Serahkan Surat Pernyataan Pemberhentian Tugas ke Anies Baswedan

Namun, Jokowi rupanya merespons negatif pernyataan Ahok beserta kuasa hukumnya terhadap Ma'ruf yang merupakan Rais Aam PBNU.

"Suara beliau (Presiden) agak tinggi kemarin karena Saudara Ahok bicara seperti itu," ujar Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman RI, Luhut Binsar Pandjaitan di Kompleks Istana Presiden, Jumat (3/2/2017) sore.

Presiden, lanjut Luhut, selalu berupaya menghindari konflik serta mengedepankan persatuan bangsa.

"Jadi, jangan bangsa ini kita bawa menjadi bangsa yang suka konflik. Kita harus bersatulah," ujar Luhut.

"Sekarang ini orang di seluruh dunia fokus soal bagaimana mengatasi domestik ekonominya. Lihat Amerika, lihat Timur Tengah. Kita jangan sampai terbawa seperti itu," kata dia melanjutkan.

Respon negatif Presiden terhadap pernyataan Ahok tersebut, lanjut Luhut, sekaligus meluruskan pandangan sebagian orang bahwa Presiden Jokowi mendukung dan melindungi Ahok dalam kasus penistaan agama.

Baca: Fadli Zon Sebut Wagub Pengganti Sandiaga Uno dari PKS, Ketua Tim Pemenangan Anies-Sandi Diusulkan

"Jangan lagi ada pikiran-pikiran buruk atau bilang Presiden dukung si ini, si itu, enggak. Presiden firm sekali bahwa beliau tidak mau mendukung sana sini. Beliau netral dalam kasus ini," ujar Luhut.

Bukan hanya Presiden Jokowi yang bergerak membela Ma'ruf terhadap ancaman Ahok, Mahfud MD pun ikut membela.

Mahfud mengaku keberatan dengan cara Ahok dan kuasa hukumnya, dan menyebut dirinya tersinggung.

Berakhir Singkat

Namun, kondisi panas antara Ma'ruf dan Ahok hanya berlangsung singkat.

Ahok cepat meminta maaf usai aksinya mengancam Ma'ruf melalui persidangan.

Ahok menyampaikan permintaan maafnya hanya berselang 3 hari usai ancaman dalam persidangan.

Berikut isi lengkap pernyataan permintaan Ahok kepada Ma'ruf yang disampaikan melalui media massa dan unggahan video.

Baca: Sandiaga Uno Ungkap Janjinya dan Prabowo setelah Daftar Pilpres 2019 di KPU

Klarifikasi dan Permohonan Maaf Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) kepada KH Ma'ruf Amin, Rais Aam PBNU

Bahwa saya ingin menegaskan bahwa apa yang terjadi kemarin merupakan proses yang ada dalam persidangan, saya sebagai terdakwa sedang mencari kebenaran untuk kasus saya.

Untuk itu saya ingin menyampaikan klarifikasi beberapa hal di bawah ini:

1. Saya memastikan bahwa saya tidak akan melaporkan KH Ma'ruf Amin ke polisi, kalau pun ada saksi yang dilaporkan mereka adalah saksi pelapor, sedangkan Kyai Ma'ruf bukan saksi pelapor, beliau seperti saksi dari KPUD yang tidak mungkin dilaporkan.

2. Saya meminta maaf kepada KH Ma'ruf Amin apabila terkesan memojokkan beliau, meskipun beliau dihadirkan kemarin oleh Jaksa sebagai Ketua Umum MUI, saya mengakui beliau juga sesepuh NU.

Dan saya menghormati beliau sebagai sesepuh NU, seperti halnya tokoh-tokoh lain di NU, Gus Dur, Gus Mus, tokoh-tokoh yang saya hormati dan panuti.

3. Terkait informasi telepon Bapak SBY ke Kiai Ma'ruf tanggal 7 Oktober adalah urusan Penasehat Hukum saya.

Saya hanya disodorkan berita liputan6.com tanggal 7 Oktober, bahwa ada informasi telepon SBY ke Kiai Ma'ruf, selanjutnya terkait soal ini saya serahkan kepada Penasehat Hukum saya.

Demikian klarifikasi saya sampaikan, saya berharap klarifikasi ini dapat menjernihkan persoalan dan saya juga berharap agar pihak-pihak lainnya tidak memperkeruh suasana.

Jakarta, 1 Februari 2017

Diterima, tapi Tak Bertemu

Ma'ruf kemudian memaafkan Ahok.

Bahkan Ma'ruf mengatakan sudah memaafkan Ahok sebelum mendengar mengenai permintaan maaf Ahok yang sudah disampaikan melalui media massa.

Namun, pada prinsipnya, dia memaafkan Ahok yang sudah bersedia meminta maaf.

"Namanya orang sudah minta maaf masa tidak dimaafkan," kata Ma'ruf kepada Kompas.com, Rabu (1/2/2017).

Ma'ruf kepada semua kader PBNU di seluruh Tanah Air untuk juga memaafkan Ahok, saat itu.

Menurut dia, kader PBNU harus tenang dan bisa menahan diri.

"Kami enggak ada yang musuh-musuhan," ucap Ma'ruf.

Namun, Ma'ruf memilih tak bertemu dengan Ahok walau sudah menerima permintaan maaf tersebut. 

Baca: Andi Arief Sebut Prabowo Subianto Jenderal Kardus, Suryo Prabowo: Saya Bangga dengan Julukan Itu

Ada 2 alasan Ma'ruf tak mau menemui Ahok. 

Alasan pertama, Ma'ruf takut umat salah paham dan ujungnya dia jadi dimarahi umat. 

Sedangkan alasan kedua, yakni Ma'ruf berpikir apabila ia menerima Ahok, maka ia mesti menerima pula kunjungan dari Anies Baswedan. 

Padahal ketika itu Ahok dan Anies sedang bertarung memperebutkan kursi "DKI 1".

"Daripada menimbulkan conflict of interest dalam Pilkada ini, lebih baik saya tolak keduanya," kata Ma'ruf Amin.

Menurut Ma'ruf, waktu untuk menerima Ahok mungkin terbuka setelah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta putaran kedua yang saat itu tinggal menghitung hari.

"Ya, itu mungkin saja," kata dia.

Ma'ruf pun mengharapkan semua persoalan sosial, politik, dan kenegaraan di Indonesia bisa diselesaikan pasca-penetapan pemenang Pilkada secara serentak, termasuk pemilihan Gubernur DKI Jakarta yang akan masuk putaran kedua.

Mengenai adanya gerakan-gerakan yang mengatasnamakan umat Islam, saat itu, Ma'ruf juga memprediksi akan segera berakhir.

"Ormas Islam yang anti-kebangsaan dan Pancasila, silakan itu diurus atau berurusan dengan pihak keamanan," ujarnya. (Tribun-Timur.com/Edi Sumardi)

TONTON JUGA:

Editor: Tri Hantoro
Sumber: Tribun Timur
KOMENTAR

Video TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved