Ini Penjelasan Kuasa Hukum Farouk Terkait Gugatan kepada OSO dan Sejumlah Anggota DPD

Rabu, 14 Februari 2018 15:34 WIB
Tribunnews.com

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Vincentius Jyestha

TRIBUN-VIDEO.COM - Kuasa hukum Farouk Muhammad, Adi Warman membenarkan adanya kesalahan dalam penulisan alamat tergugat.

Namun ia menegaskan jika dirinya mengutip dari website resmi DPD. Ia sendiri merasa geli lantaran alamat yang tertera di website tersebut salah.

"Itu (sidang) ditunda, karena pengutipan dalam website dalam internet, kode posnya keliru," ujar Adi, ditemui Tribunnews.com usai persidangan, di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Selasa (13/2/2018).

Ia kemudian menjelaskan Hakim Utama Lenny Wati Mulasimadhi memberikan kesempatan untuk memperbaiki kesalahan itu.

"Saya lihat sih cuma kode posnya yang salah. Tapi kita pastikan hari ini alamat itu dimana supaya besok kita perbaiki. Besok pagi kita sudah disini jam 10 pagi barangkali," ungkap Adi.

Ia pun belum mengetahui kapan sidang akan dilanjutkan kembali. Pihaknya hanya akan fokus terlebih dahulu untuk memperbaiki kesalahan pada alamat tergugat.

"Belum (tahu), berikutnya akan dilakukan pemanggilan kembali. Dengan agendanya tentunya gugatan ya, pembacaan gugatan yang didahului oleh mediasi sesuai dengan peraturan mahkamah agung no 1 tahun 2015," imbuhnya.

Terkait gugatan, Adi mengatakan kliennya menggugat perbuatan melawan hukum. Adi menjelaskan jika ynag dipermasalahkan adalah mulai dari proses pemilihan, penggantian, penggantian, sumpah, dan akibat daripada pelantikan pimpinan DPD baru yang dipimpin OSO, Nono, serta Damayanti.

"Itu kita persoalkan karena menurut kita melanggar perbuatan melawan hukum dan menimbulkan kerugian kepada klien saya. Jadi semua dari proses awal sampai akhir bahkan sampai akibat dengan tidak diberikannya hak-hak penggugat sebagai anggota DPD. Termasuk disitu penahanan dana reses dan sebagainya," katanya.

Selain upaya hukum ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, ia juga melakukan upaya hukum dengan melaporkan tergugat ke Bareskrim Mabes Polri yang dimana sudah selesai gelar perkara dan sekarang sedang melakukan pemeriksaan saksi-saksi.

"Tindak pidananya (sama). Karena patut diduga telah terjadi tindak pidana pelanggaran pasal 372, 374, 421 penggelapan dan penyalahgunaan wewenang," pungkasnya.(*)

Editor: Novri Eka Putra
Reporter: Vincentius Jyestha Candraditya
Video Production: Novri Eka Putra
Sumber: Tribunnews.com
KOMENTAR

Video TERKINI

TRIBUNnews.com © 2018 About Us Help