Mahkamah Agung: Pelarangan Sepeda Motor Melintas di Jalan Melanggar HAM

Sabtu, 13 Januari 2018 14:38 WIB
Tribunnews.com

Laporan Wartawan Eri Komar Sinaga

TRIBUN-VIDEO.COM - Mahkamah Agung (MA) menegaskan telah terjadi pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) terkait Peraturan Gubernur (Pergub) soal pelarangan sepeda motor melintas di sepanjang Jalan MH Thamrin hingga Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta.

Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat Mahkamah Agung, Abdullah mengatakan itu lah yang menjadi sebab majelis hakim memutuskan untuk mengabulkan gugatan pemohon Yuliansah Hamid dan Diki Iskandar dan menyatakan Pergub tersebu tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

"Dalam Pergub itu sepeda motor dilarang melintas. Adanya larangan kepada pengendara motor, otomatis yang dilarang wajib pajak yang tiap bulan bayar pajak. Setiap pengendara kan dikenakan pajak kenapa dilarang. Jadi prinsip pelanggaran HAM," kata Abdullah di kantornya, Jakara, Jumat (12/1/2018).

Dalam putusannya, Abdullah mengatakan mejelis hakim memberikan rekomendasi kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Kata Abdullah, sepanjang Pemerintah Daerah DKI Jakartay belum bisa memberi aksebilitas untuk sepeda motor menikmati Jalan MH THamrin, Bundaran Hotel Indonesia sampai Medan Merdeka bBarat maka larangan itu bertentangan dengan peraturan yang sudah ada.

Menurut dia, dengan diumumkannya keputusan tersebut di berita negara maka peratuan tersebut tidak lagi memiliki kekuatan hukum.

"Ketika sudah diputus MA dan diumumkan di berita negara maka putusan itu menjadi berkekuatan hukum," kata dia.

Peraturan tersebut adalah Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 195 Tahun 2014 tentang Pembatasan Lalu Lintas Sepeda Motor. Dalam putusannya, majelis hakim yang diketuai hakim Irfan Fachruddin menilai Pasal 1 Ayat 1 dan 2 Pergub Nomor 195 Tahun 2014 juncto Pasal 3 Ayat 1 dan 2 Pergub Nomor 141 Tahun 2015 bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Peraturan yang dimaksud yakni Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.(*)

Editor: Novri Eka Putra
Reporter: Eri Komar Sinaga
Video Production: Novri Eka Putra
Sumber: Tribunnews.com
KOMENTAR
TRIBUNnews.com © 2018 About Us Help