Sejahtera Group Sasar Pembangunan Perumahan di Kabupaten

Jumat, 17 Februari 2017 22:27 WIB
Pos Kupang

Laporan Wartawan Pos Kupang.com, Yeni Rachmawati

POS-KUPANG.COM, KUPANG—Tahun ini PT Pembangunan Sehat Sejahtera dan Group fokus untuk melakukan pembangunan perumahan di beberapa daerah. Selain mengutamakan Kota dan Kabupaten Kupang, PT ini akan menyasar Kabupaten TTS, Belu, Manggarai Timur, Manggarai Barat, Sikka, Sumba Tengah dan Sumba Barat Daya.

Hal ini disampaikan Owner PT Pembangunan Sehat Sejahtera, Bobby Lianto, ketika ditemui Pos Kupang, di ruang kerjanya, Kamis (16/2/2017).

Bobby melihat kebutuhan daerah untuk rumah murah atau Sejahtera Tapak sangat tinggi. Apalagi angka backlog juga masih sangat tinggi, dimana masyarakat belum memiliki rumah. Ini sangat cocok bagi masyarakat NTT karena mendapatkan subsidi yang sangat menguntungkan, khususnya di daerah-daerah yang belum pernah mempunyai perumahan. Group menargetkan bisa sekitar 750 sampai 850 unit rumah yang mudah-mudahan bisa dibangun di kabupaten tahun ini.

Sedangkan untuk wilayah kota Kupang dan sekitarnya, kata Bobby, lebih fokus pada rumah dengan kelas menengah ke atas. Karena memang wilayah kota Kupang menjadi kota tujuan yang juga banyak didatangi pendatang atau investor, sehingga kota Kupang sangat cocok untuk dibangun rumah kelas menengah ke atas.

Ia mengatakan dalam tahun ini untuk wilayah kota Kupang akan diluncurkan proyek terbaru di atas lahan 7 hektar yang wilayahnya di kota Kupang. Ini masih dalam perencanaan. Setelah sukses dengan Sejahtera Regency yang berada di wilayah kota Kupang yang penjualannya telah mencapai 80 persen dan tahun ini diyakini akan selesai terjual. Maka PT Pembangunan Sehat Sejahtera harus menyiapkan perumahan terbaru dengan fasilitas yang lengkap, seperti kolam renang, sport center, fitness, jakusi, spa dan club house. Bila perumahan hadir dengan fasilitas yang lengkap, maka ini akan menjadi pilihan yang menarik bagi warga kota. “Karena kota Kupang kota yang bertumbuh pesat ini, masyarakat kota Kupang sudah memilih perumahan-perumahan yang memiliki fasilitas yang baik untuk menunjang tempat tinggal mereka,” tuturnya.

Bobby juga menyinggung mengenai PP nomor 64 yang dikeluarkan khusus untuk perumahan murah. Dimana, aturan tersebut memberikan solusi kepada para pengembang untuk bisa mempercepat pembangunan. Aturan ini dikeluarkan juga untuk percepatan mendukung program sejuta rumah. Dari segala aspek baik perizinan maupun pertanahan.

“Poin  yang penting adalah tentang UPL dan UKL. Dimana selama ini kalau akan membuat perumahan harus ada UPL dan UKL dibawah amdal yang harus melibatkan pihak ketiga, konsultan yang harus bikin survai. Padahal mengenai limbah tidak ada, hanya limbah rumah tangga. Seperti itu harus dibuatkan pakai konsultan untuk mendapatkan izin-izin lokasi dan lain-lain, ini akan membuat investasi jadi tinggi dan lama karena harus membayar puluhan juta kepada konsultan. Konsultan berikan juga ke oknum pemerintahan untuk mempercepat segala izin. Inilah yang tidak benar,” tuturnya.

Jadi dalam PP 64, lanjutnya, telah diatur bahwa lahan masih dibawah 5 hektar tanpa UPL dan UKL, hanya dengan surat pernyataan bahwa mampu mengelola lingkungan dengan baik. Ada juga penjelasan perencanaan pengendalian lingkungan, ada arahan kesepakatan, tanda tangan dan selesai.

“Proses ini lebih cepat dan hemat. Pengurusan sertifikat hanya beberapa hari, sehingga BPN harus kerja keras. Di tangan Menteri Sofyan Djalil ada satu pergerakan yang langsung terlihat. Mudah-mudahan direspon baik oleh Kakan-Kakan di daerah dan perubahan di tubuh pertanahan. Dalam jangka waktu balik nama dan biaya proses yang murah serta cepat. Dukungan lainnya dari setiap stakeholder perumahan. Intinya mengarahkan percepatan pembangunan dan mempermudah orang memiliki rumah,” ujarnya.

Mewakili DPP REI, Bobby Lianto, bersama Ketua DPD REI NTT, Bobby Pitoby serta para pengurus sudah bertemu dengan Gubernur untuk berbicara mengenai BPHTB. Dimana Gubernur menjawab bahwa itu adalah kewenangan setiap daerah. Daerah tersebut bisa mengatur BPHTB, mau dibebaskan untuk rumah murah atau seperti apa yang menguntungkan masyarakat berpenghasilan rendah. “Gubernur sangat mendukung ini dan akan melanjutkan ke daerah. REI  jugaakan turun ke daerah-daerah. Apabila Bupati bebaskan BPHTB, maka masyarakat saat membeli rumah cukup dengan dp saja. Saat ini dp sudah murah, tapi BPHTB masih malah,” tuturanya.

REI berharap dengan PP 64 dan regulasi-regulasi dipastikan 2017 akan terjadi lonjakan pembangunan perumahan yang lebih signifikan dari tahun lalu. REI ingin masuk ke dareah karena adanya panggilan untuk membangun NTT secara merata, setidaknya setiap kabupaten harus ada perumahan. Jika Gubernur meminta harus turun ke daerah yang belum memiliki rumah dan Pemda mendukung dalam segala kepengurusan izin serta lainnya, REI selalu siap. (*)  

Tonton juga:

Beginilah Peran dan Cara Wanita Berpaspor Indonesia Membunuh Kakak Pemimpin Korea Utara

Tiara Dewi "Minta Itu" Kepada Sang Suami, Netizen: Bikin Gemas!

Editor: Tri Hantoro
Video Production: Tri Hantoro
Sumber: Pos Kupang
Tags
   #Kupang
KOMENTAR
TRIBUNnews.com © 2017 About Us Help